Harga suatu “KOORDINASI”

9 Februari 2010 at 07:36 (Opini)

Sungguh miris bila kita melihat keadaan akhir-akhir ini mengenai perkembangan Kota Prabumulih, terutama bila anda termasuk yang rutin membaca media cetak, khususnya media cetak lokal. Memang media cetak lokal dalam beberapa minggu terakhir ini sangat sering memberitakan tentang para pejabat daerah yang sedang terjerat kasus korupsi. Mulai dari pejabat rendah hingga para tinggi termasuk anggota DPRD setempat. Ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi kota ini sejak mandiri, terpisah dari Kabupaten Muara Enim tahun 2001.
Saat ini pihak penegak keadilan sedang giat-giatnya melakukan upaya penegakkan hukum di kota ini. Kita wajib bersyukur dan bangga dengan upaya para peneggak hukum itu, tetapi kita sebaliknya menjadi sedih dengan adanya banyak sangkaan terhadap penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kasus tiba-tiba menyeruak dan mengagetkan masyarakat kota ini. Banyak pertanyaan muncul, banyak dugaan terbit hingga berita dari mulut-kemulut dan hal inilah yang menjadi tanggung-jawab penyidik dan aparat hukum untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan tersebut.

Koodinasi alat angkut

Penyelewengan terjadi didalam suatu organisasi pemerintahan, memang bukanlah suatu hal baru apalagi yang dilakukan oleh seorang pejabat. Oleh karena itu pejabat harus mampu menjalankan dan memimpin organisasi dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya (tanpa ada kesalahan). Entah disengaja atau tidak tapi para pejabat tersebut telah disumpah dan setidaknya tahu akan setiap konsekuensi yang akan dihadapinya ketika ia memegang suatu jabatan. Sekecil apapun juga permasalahannya, tetap saja itu suatu kelalaian dan wajib melalui proses hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.
Mengambil satu contoh permasalahan yang sedang melanda salah satu pejabat di Kota ini, kita tentu menjadi prihatin ketika dalam suatu persidangan ternyata banyak hal-hal penting menyangkut kedinasan yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Beberapa saksi yang dihadirkanpun ternyata tidak banyak mengetahui prosedur kedinasan yang menjadi tugas pokoknya. Aneh kita mendengarnya, tapi itulah kenyataan dilapangan. Mungkin hal ini tak perlu kita bahas lebih jauh, tetapi secara garis besarnya ini menunjukkan masih kurangnya koordinasi dan tanggung jawab dalam berorganisasi.
Apapun soalannya koordinasi sangatlah penting dalam suatu organisasi, didalam koordinasi ada aturan dan prosedur yang harus dijalankan. Didalam organisasi tidak boleh menjalankan manajemen secara sepihak saja dan memaksakan keinginan hanya berdasar pada satu pemikiran yang sempit, apalagi memikirkan keuntungan yang akan diperoleh. Sungguh naif..! banyak pejabat kita yang berpendidikan tinggi, khususnya bidang manajemen tetapi masih kesulitan mengaplikasikan ilmu yang didapatnya.
Kasus diatas hanya merupkan segelintir kasus yang nampak kepermukaan, terekspose dari sekian banyak yang bisa kita jumpai bahkan mungkin kita alami sehari-hari. Harga mahal yang harus dibayar dari hilangnya koordinasi. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan koordinasi dengan baik sehingga tercipta suasana organisasi yang ideal, efisien dan harmonis dalam mencapai tujuan.

Kalau boleh mengutip pernyataan seorang ahli manajemen yang mengatakan bahwa koordinasi itu adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Iklan

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

Prihatin dengan pengembangan SDM didaerah..?

20 November 2009 at 03:41 (Opini)

Sosialisasi mungkin lebih cocok buat masyarakat awam, bukan buat pengembangan SDM tenaga fungsional.

Pemeritah daerah sepertinya masih tidak pernah merubah pola pengembangan Sumber daya manusianya, sehingga kualitas SDM tidak bertambah malah makin terpuruk. Perencanaan peningkatan kualitas SDM terutama di daerah hanya sebatas rencana jangka pendek saja, tetapi kurang memikirkan jangka panjangnya.

Hanya sebatas adanya wacana dari tiap instansi, sehingga terkesan asal ada kegiatan saja. Sedangkan bagi tenaga khusus yang membutuhkan sklill tertentu (fungsional) seharusnya adalah yang bersifat pelatihan tekhnis bersifat berjenjang. Jangka pendekpun harus berupa diklat tekhnis bukan sosialisasi.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM harusnya tidak terkesan asal-asalan, contohnya…coba deh kita dengar kata sambutan dari panitia or pihak penyelenggara dalam salah satu kegiatan sosialisasi kearsipan daerah yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan intansi pemerintah/swasta akan menghasilkan SDM yang piawai menata sistem kearsipan secara profesional, efisien dan efektif. Lucu ya…dengernya, gimana tidak sosialisasi yang diikuti oleh lebih dari 100 (seratus) orang selama 2 jam saja tapi targetnya menjadikan SDM kearsipan yang profesional, efisien dan efektif….?#$%#@!!
Selain dari itu Pemda sangat jarang membuat kegiatan seperti ini, setahun sekali…belum tentu tergantung anggaran (katanya>>). kalaupun setiap tahun diulang ulang kegiatan itu-itu saja (mungkin hanya berubah judul buat proposalnya saja tapi kontennya sama saja….tujuannya…..yah tahu sendirilah!!!).

Diperparah lagi dengan mutu pelatihan yang hanya sifatnya sosialisasi satu hari and cukup 2-3 jam saja….ya..kapan mau profesionalnya ? jangan berbicara profesional ..mungkin jauh dari yang dibayangkan. Kalo orang bilang sekarang cuma NATO (Not Actions Talk Only) tapi kenyataanya hanya begitu-begitu saja. Mungkin kalau bisa dikatakan sebagai terlalu dipaksakan, ya ada benarnya juga …tetapi…mungkin
Tidak ada konsep yang jelas mengenai pengembangan kemampuan SDM, itu mungkin salah satu penyebabnya.

 

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar